MONOPOLI HUTAN INDONESIA

Oleh Suguh Kurniawan

Tragis bila melihat kondisi hutan Indonesia saat ini. ‘hamparan Zamrud Hijau’ yang sejatinya menjadi paru paru dunia setahap demi setahap musnah. Pembalakan liar dan pebabatan lahan tanpa kontrol ditengarai menjadi penyebabnya. Ekosistem hayati didalamnya pun berada dalam ancaman dan bila hal ini terus berlanjut, bukan tak mungkin Indonesia menjadi negara tropis tanpa hutan sepuluh-duapuluh tahun mendatang. Pengrusakan Membabi Buta Pada 2006 Departemen kehutanan melansir, dari 120,35 juta hektar hutan ditanah air 59,6 juta hektarnya mengalami kerusakan dan tak berfungsi optimal. (id.wikipedia.org). Adapun variasi pengrusakannya beragam ditiap daerah. Hal memilukan terjadi di Riau. Data Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Menyebutkan dari 9,2 juta Hektar tutupan hutan alam pada 1982, yang tersisa kini tinggal 860 ribu Hektar saja (Media Indonesia/21/05/10). Lain lagi di Bengkulu. Dari 920 ribu Hektar kawasan hutan di Provinsi tersebut 300 ribu hektarnya pun rusak. Adapun Administratur KPH (Kesatuan Pemangkuah Hutan) Madiun Kristomo mengatakan, “Data dari KPH Madiun menyebutkan, kerugian akibat pencurian kayu hutan hingga bulan Oktober tahun 2009 mencapai Rp541 juta atau setara dengan 1.944 pohon," (antarajatim.com/04/12/09) Ibarat fenomena puncak gunung es, tentu fakta fakta diatas hanya sedikit saja merepresentasikan betapa hancurnya kondisi hutan Indonesia. Namun demikian dampak yang dirasakkan oleh rakyat didaerah karena hal tersebut begitu nyata dan tak bisa disanggah lagi. Bencana hindrometeorologi yang prosentasenya lebih besar dibanding bencana geologi yakni 53,3 persen telah menyebabkan Banjir (34,1 persen) dan longsor (16 persen) (groups.yahoo.com/group/lingkungan). Petaka yang memiliki kaitan erat dengan pengrusakan lingkungan ini menyebabkan sektor sosial, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang memang sudah bermasalah makin bermasalah. Sementara dilain pihak pengrusakan hutan hanya menguntungkan segelintir orang yang memiliki kuasa. Motif bisnis kentara dalam hal ini. Dengan mengesampingkan keseimbangan ekosistem, alih fungsi hutan untuk kepentingan komersil seperti menjadi lahan kelapa sawit, area pertambangan, atau diambil gelondongan pohonnya guna dijual dengan harga tinggi menjadi legaliasi atas tindakan ‘terorisme lingkungan’ ini. Seperti disampaikan oleh Wakil Direktur Program Human Right Watch Joseph Saunders, “kerugian negara dari sektor kehutanan pertahun sejak 2003-2008 mencapai 20 Triliun” (primaonline.com/03/12/09). Jumlah luar biasa fantastis yang sejatinya dapat disalurkan untuk mensejahterakan rakyat. Green Power Unite Guna menanggulangi masalah tersebut, dibutukan sinergi dari berbagai kalangan. Seperti dikatakan Bill Mccartney, “Kita ada di sini bukan untuk saling bersaing. Kita ada di sini untuk saling melengkapi.”, sedangkan perubahan sendiri mustahil terjadi pada masyarakat yang hanya diam. Ditataran elit penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas. Pasal pasal pelestarian alam jangan cuma jadi macan kertas yang tak punya taring dalam menjerat para perusak hutan. Faktanya data ICW pada 2005-2008 menyatakan Polisi dan Kejaksaan masih dikriminatif dalam menangani pembalakan liar. Febri Diansayah dalam paparanya mengungkapkan, “Perbandingannya, aktor kelas atas yang ditangani mencapai 49 atau 23,9 persen, sedangkan kelas bawah mencapai 156 atau 76,1 persen," (primaonline.com/03/12/09). Karena itu baik organisasi organisasi yang tergabung dalam LSM dan kelompok pecinta lingkungan musti menjalankan fungsi kontrolnya bagi pemerintah. Mengawal agar kinerja elit tetap berada pada relnya adalah tanggung jawab moral yang harus diemban oleh siapapun bila masih memiliki itikat untuk melestarikan lingkungan dinegri ini. Kedepan harus lebih banyak aktor intelektual diseret ke meja hijau. Disamping mengganjar perbuatan mereka dengan hukum pidana, penerapan sanksi moral dan sosial seperti tak boleh lagi merambah hutan atau pengasingan dari lingkungan sekitar sepanjang pelaku masih melakukan tindakan ‘terorismenya’ dapat memberi efek jera. Sementara bagi masyarakat umum terutama yang tinggal disekitar hutan, agar mereka tak ikut ikutan melakukan pembalakan liar, sudah saatnya memaksimalkan kembali kekuatan ekonomi pedesaan seperti koprasi. Dalam hal ini pemerintah betanggung jawab untuk mensejaterakan masyarakat dengan menyediakan lahan pertanian, bibit gratis dan distribusi hasil panen yang memberi keuntungan finansial menjanjikan. Bila kebutuhan primer mereka sudah terpenuhi, tak adalagi alasan untuk merambah hutan dengan dalih kepentingan ekonomi. Lebih jauh, penanaman kembali hutan gundul secara massifpun tak akan menjadi hal sia sia. Karena masyarakat yang sudah sejahtera kondisi finansialnya dapat menjaga pohon pohon tersebut hingga tumbuh dan berkembang. Green Power Unite, bukan hanya menjadi retorika kosong tanpa makna, bila semua kalangan menghendaki perubahan. Menghijaukan kembali hutan Indonesia memang pekerjaan luar biasa berat. Namun seperti dikatakan oleh ungkapan asing, “no pain no gain”. Kerja keras dengan dedikasi tinggi niscaya dapat membuat Indonesia menjadi ‘hijau’ kembali laiknya semula.